Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Eror
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

Selamat Datang

Selamat bergabung dengan pemikiran kerakyatan bersama PSPK UGM (Center for Rural and Regional Development Studies). Kontak lebih lanjut dipersilahkan lewat email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya /Sekretariat PSPK UGM: Siti Haryani, telp/fax: (0274) 564463. Alamat: Bulaksumur G-7, Yogyakarta 55281.

 

Kota dan Desa Tahun 2035

 Dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035. Selain akibat pertumbuhan alamiah warga kota, urbanisasi dan perubahan desa menjadi kota turut menyumbang banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebuah fenomena umum yang banyak terjadi di negara berkembang dan maju.

Meski wajar lonjakan penduduk perkotaan di Indonesia belum diantisipasi. Lemahnya penegakan hukum atas peraturan penataan ruang membuat kota tumbuh merambat, mengokupasi kawasan pendukung yang seharusnya dikonservasi.

“Pembangunan infrastruktur pendukung perkotaan tak mampu mengimbangi pertumbuhan kota” kata kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Hari B Harmadi di Jakarta. Keterlambatan penyediaan infrastruktur kota membuat kota sarat masalah yang menurunkan kualitas hidup warganya.

“Buruknya perencanaan pembangunan kota mengancam keberlanjutan kota” kata Iwan Kustiwan, ketua program magister studi pembangunan ITB.  Kota seharusnya dikembangkan secara kompak, bukan melebar seperti terjadi di semua kota di Indonesia saat ini. Kota melebar membuat infrastruktur yang dibangun tidak efisien, mahal, dan boros energi.

Rambatan pertumbuhan kota mengikis lahan terbuka hijau. Hal itu juga mengancam pasokan pangan, air bersih, mencipta kemacetan, memperparah polusi, mendorong eksploitasi air tanah, repot membuang sampah, hingga mengguritakan septic tank di seluruh penjuru kota. Belum lagi banyaknya bencana lingkungan, lonjakan stress, hingga meningkatnya penderitaan beragam penyakit degeneratif.

Persoalan sosial dan kriminalitas pun kian marak seiring berubahnya karakter sosial masyarakat dan melebarnya kesenjangan ekonomi. Individualisme ditambah dengan pembangunan yang menumbuh suburkan materialisme menciptakan kompetisi nan ketat hingga mengikis kohesivitas sosial warga.

Penduduk kotalah yang menjadi korbannya. Padahal “kota masa depan adalah kota yang manusiawi, yang mampu menjamin seluruh warganya hidup layak, aman dan nyaman ujar kepala Laboratorium Perencanaan Kota dan Wilayah, Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November Haryo Sulistiyarso.

Pada tahun 2010 baru ada 11 kota metropolitan di Indonesia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hanya dalam empat tahun, jumlahnya menjadi 14 kota dan mayoritas terfokus di sekitar ibu kota negara. Kota-kota  metropolitan baru siap bermunculan seiring kian masifnya urbanisasi dan sulit dikendalikannya pertambahan penduduk.

Pertumbuhan kota akan tetap terkonsentrasi di Jawa hingga 20 tahun ke depan. “kecuali jika MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dilaksanakan secara konsisten,”kata Sukamdi, ahli kependudukan dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).   

 Kesenjangan

            Ketimpangan kesejahteraanlah yang mendorong urbanisasi dan berubahnya desa jadi kota. Sejak dulu hingga kini, desa selalu identik dengan kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan , dan rendahnya kualitas hidup warga.

            Pertanian, termasuk peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, yang menjadi nadi ekonomi desa justru terpinggirkan. Kurangnya pembelaan pemerintah terhadap pertanian berimbas pada buruknya infrastruktur pedesaan di segala bidang. Pertanian pun menjadi bidang usaha yang tak bisa menjamin kesejahteraan pekerjanya dan tak menarik kaum muda.

            Persoalannya, jika desa berubah menjadi kota dan tidak ada kaum muda yang mau menjadi petani, siapa yang akan memberi makan 305,5 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2035? Dalam MP3EI pemerintah menargetkan perluasan area pertanian di luar Jawa. Namun siapa yang akan menjadi petaninya?

Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Bambang Hudayana mengatakan keberpihakan pada pertanian adalah kunci pembangunan desa. “Pemerintah kedepan  harus serius merespon sektor pertanian. Tak bisa hanya peduli di atas kertas tanpa bukti.”

Kegagalan pemerintah melindungi pertanian adalah ancaman kedaulatan negara. Pemerintah tak akan mampu menjamin kebutuhan pangan warganya. Apalagi menyediakan pangan yang aman dan berkualitas.

 Kini, ketika separoh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pangan sudah menjadi soal yang mendongkrak inflasi dan menggoyang pemerintahan. Namun lonjakan harga pangan itu tetap tidak dinikmati petani.

Di negara-negara maju yang tingkat urbanisasinya lebih tinggi dari Indonesi, sektor pertaniannya tetap dilindungi.  Alhasil tetap ada warga yang mau menjadi petani karena sektor pertanian tetap menjanjikan. Bahkan mereka mendatangkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perkebunan mereka.

Pertanian pun tak bisa dikembangkan dengan cara konvensiona. Intensifikasi dan mekanisasi perlu didorong guna mengatasi lambatnya ekstensifikasi pertanian. Pembaharuan agraria juga harus segera diimplementasikan guna memberi akses lebih besar bagi petani terhadap tanah.

 Desa harus dibangun dengan kualitas infrastruktur seperti kota. Dengan demikian, dimana pun warga negara Indonesia tinggal, di kota atau di desa, di Jawa atau pelosok timur Indonesia, semua memiliki kualitas hidup sama.*

 

 

 

Tantangan dan Kiprah Caleg Perempuan

Dalam PEMILU 2014

                 “Harus diakui bahwa selama ini peran kaum perempuan dalam bidang politik masih kalah dibanding kaum pria, hal ini mendorong PSPK UGM dalam seminar bulanan ini menghadirkan para politisi perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun ini. Diharapkan dalam seminar ini terjadi sharing pengalaman dan juga pemikiran yang dapat semakin memperkuat posisi kaum perempuan di dunia politik. Kita berharap di masa depan kaum perempuan semakin mendapatkan posisi  yang setara dengan kaum laki-laki.” Demikian harapan Dr. Bambang Hudayana dalam sambutan pembukaan seminar bulanan yang dilaksakan oleh PSPK UGM pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014. Seminar yang dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan tersebut mengangkat tema “tantangan dan kiprah caleg perempuan dalam pemilu 2014”, menghadirkan 3 orang narasumber caleg perempuan dari tiga parpol, yaitu Ibu Esti Wijayanti (PDI-P), Ibu YUliana (Partai Gerindra) dan Ibu Maya Sila (Partai Golkar).

                Dalam pemaparannya ketiga caleg menyampaikan latar belakang mereka terjun di dunia politik. Ibu Maya yang merupakan calek di tingkat kabupaten menyampaikan bahwa ia terdorong untuk terjun di dunia politik karena merasa prihatin dengan sistem birokrasi di daerahnya yang korup. Kenyataan ini ia temukan sendiri saat ditunjuk sebagai ketua sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Badan tersebut dibiayai oleh APBD dan ia menemukan bahwa penggunaan anggaran d badan tersebut sangat tidak transparan, banyak dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika ia melaporkan masalah tersebut kepada bupati, ternyata tidak direspon sama sekali bahkan ia mendapat perintah untuk diam apabila masih ingin berada di dalam sistem. Ia sangat prihatin dengan kondisi ini dan berharap dapat melakukan pembenahan saat menjadi anggota legislative nanti.

Ibu Yuliana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative tingkat propinsi menyampaikan bahwa ia terjun di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislative karenaa menemukan realitas kehidupan rakyat Indonesia yang belum sesuai dengan harapan. Biaya pendidikan mahal, tingka korupsi tinggi, harga kebutuhan hidup sehari-hari mahal, dll. Dengan terjun di dunia politik ia berharap Indonesia akan mengalami perubahan menuju lebih baik. Ibu Esti yang mencalonkaan diri sebagai anggota DPR RI menyampaikan bahwa panggilan jiwanya untuk terjun di dunia politik sudah muncul sejak masih belia. Ketika belum memiliki hak pillih, ia sudah aktif di dunia politik, meski masih sebatas ikut kampanye. Pengetahuan di bidang politik diperoleh dari orang tuanya yang seorang guru mata pelajaran PMP. Sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislative di tingkat pusat, ibu Esti adalah anggota legislative di tingkat propinsi selama 2 periode, dan pernah pula menjadi anggota legislatif di tingkat kabupaten. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat mendorong dirinya untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Dulu saat belum menjadi anggota legislative ia mencoba membantu memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri, dengan dana pribadi yang dimiliki. Karena keterbatasan sumberdaya, hasilnya tidak maksimal. Ketika ia masuk di lembaga legislative ia dapat membantu memecahkan masalah tersebut dengan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, dan hasilnya jauh lebih signifikan.

Terkait dengan tantangan caleg perempuan dalam pemilu 2014, para narasumber sepakat bahwa tantangannya semakin berat. Pada saat ini banyak anggota masyarakat Indonesia yang apatis dengan pemilu yang akan dilaksanakan. Mereka memiliki pandangan bahwa proses pemilu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat. Yang diuntungkan hanyanya para caleg yang terpilih menjadi anggota legislative yang dapat hidup makmur dan mewah berkat gaji dan fasilitas  yang diterima dari negara, serta berkat tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukannya. Karena merasa sama sekali tidak mendapat manfaat dari pesta demokrasi yang diselenggarakan maka mereka cenderung untuk golput/ tidak menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, ada pula warga masyarakat yang mencoba mencari keuntungan materi  dari proses pemilu yang dilaksanakan. Mereka mau menggunakan hak pilih mereka asalkan mendapat imbalan sejumlah uang. Yang lebih para ada pula warga masyarakat yang bersedia menerima uang dari beberapa caleg/partai meski ia hanya memiliki satu hak pilih. Prinsipnya, “terima dulu uangnya, perkara pilihan belakangan”.

Menanggapi realitas tersebut, para pembicara menyampaikan pendapatnya. Ibu Maya berharap bahwa ia akan mampu memberi penyadaran kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik dan menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan uang yang diterima. Ibu Yuliana menyatakan bahwa politik uang tidak mendidik dan ia tidak akan melakukannya. Hal itu karena selain bertentangan dengan undang-undang,politik uang juga membutuhkan dana relative besar dan Ia tidak memiliki dana tersebut. Ibu Esti mensinyalir bahwa munculnya apatisme di kalangan masyarakat bukan murni atas kesadaran sendiri namun karena ada manuver politik dari kalangan tertentu. Dengan harapan ia dapat mengurangi suara yang akan diperoleh oleh partai lain. Terkait dengan politik uang, ia sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. Ia tidak hanya menyalahkan pihak pemberi tetapi juga pihak penerima yang kadangkala menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Bersedia menerima pemberian bantuan dari pihak manapun. Menurut ibu Esti, kondisi ini masih bisa dimaklumi bila terjadi di daerah-daerah miskin, namun realitanya banyak warga dari kalangan menengah yang juga melakukan hal tersebut.

Salah satu hal yang ikut menentukan keberhasilan sebuah partai atau seorang caleg mendapatkan dukungan suara dari rakyat menurut Dr. Bambang Hudayana adalah kaderisari. Terkait dengan hal tersebut Ibu maya menyatakan bahwa ia telah memiliki jaringan yang dapat mendukung langkahnya menuju gedung dewan yaitu dukungan dari sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, yang kebetulan keanggotaannya hingga akar rumput. Selain itu, ia juga mengandalkan partai politiknya yang juga  memiliki massa hingga akar rumput. Ibu Yuliana menanggapi bahwa ia yakin mampu merebut dukungan rakyat karena program kerja partai yang sangat pro rakyat. Selain itu juga kepribadian yang dimilikinya yaitu supel dan jujur. Sebagai gambaran banyak teman dikantor yang merasa kehilangan saat ia tidak masuk kantor. Ibu esti menanggapi isu kaderisasi, bahwa partainya sangat menekankan proses kaderisasi. Bahkan ia merupakan kader lulusan pertama dari sekolah diklat yang dilaksakan oleh PDIP. Selain itu, komunikasi politik selalu ia bangun dengan konstituennya. Bahkan akhir-akhir ini, komunikasi itu semakin intensif. Hampir setiap hari ia sampai di rumah jam 22 malam karena kesibukan komunikasi politik yang ia lakukan dengan konstituennya.

Sebagai calon wakil rakyat yang memiliki konstituen di DIY, tentu para narasumber tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan yang terjadi di DIY. Persoalan kritis terkait dengan keistimewaan DIY adalah masalah agrarian. Ada isu bahwa semua tanah milik kraton dan pakualaman akan ditarik dan tidak boleh dimanfaatkan lagi oleh warga yang selama ini memanfaatkannya. Terkait dengan hal itu, Ibu Maya menyatakan bahwa ia merupakan salah satu pihak yang sebenarnya tidak setuju dengan keistimewaan DIY karena ia yakin hal itu akan menimbulkan banyak masalah, seperti yang muncul saat ini. Ia berpendapat bahwa  tanah idealnya dikuasai oleh negara dan rakyat sebatas menggunakannya, seperti sistem yang berlaku di negara-negara barat dan juga Singapura. Jadi tidak boleh ada warga negara yang memiliki tanah, semua hanya hak guna. Ibu Yuliana menanggapi bahwa pihak kraton tidak aakan keberatan tanah milik kraton dimanfaatkan oleh rakyat. Sejarah telah menunjukkan bahwa selama ini kraton telah rela berkorban apapun untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya tanah. Jadi bila ada persoalan terkait dengan tanah, silahkan kontak saya, nanti saya bantu karena saya mempunyai banyak kenalan dari kalangan kraton. Ibu Esti menyatakan bahwa sebelumnya memang ada wacana penarikan kembali tanah kraton yang dituangkan dalam rancangan perda terkait keistimewaan DIY. namun setelah muncul aspirasi dari warga msayarakat yang menentang rancangan tersebut maka DPRD mengubah rancangan tersebut. Warga masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah kraton tetap boleh memanfaatkannya dengan syarat meminta ijin kraton. Anak cucu dari sebuah kelaurga yang tinggal di tanah magersari boleh terus memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat memperbaharui perjanjian dengan pihak kraaton.

Terkait dengan isu caleg yang harus asli daerah yang diwakili, ibu Maya kurang setuju dengan hal tersebut. Kita hidup di negeri Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, ras yang berbeda beda, dan kita berharap kita bisa membangun Indonesia yang mampu mengayomi semua warga negaranya, tak membeda-bedakan latar belakangnya. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam bidang politik. Oleh karena itu wajar bila semua orang boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota legislative di daerah manapun. Satu syarat yang diperlukan yaitu ia mampu menyampaikan aspirasi dari konstituennya. Jadi dalam pemilu, saya kira tidak relevan lagi isu asli atau tidak asli. Kalau asli terus mengapa gitu lho…

Terkait dengan isu bantuan yang sering kurang mendidik yang diberikan kepada kaum miskin, ibu Esti setuju bahwa bantuan yang diberikan kepada kaum miskin/pihak yang membutuhkan harus bersifat mendidik yaitu bisa menumbuhkan kemampuan untuk mengatasi persoalannya sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain. Namun demikian kita juga tidak dapat menutup mata, apabila kondisi sangat darurat maka bantuan dapat diberikan secara laangsung /karitatif. Kalau rakyat mengalami kekeringan maka untuk pemberdayaan kita bisa memberikann bantuan pompa air, namun bila tingkat kekeringan sudah sangat parah maka bantuan berupa air bersih tidakboleh dilarang.

Terkait dengan isu liberalisasi pasar, Ibu Maya meyatakan bahwa kita tidak boleh anti pati dengan pemodal dari luar karena maju tidaknya sutau wilayah sangat tergantung dengan keberadaan modal. Yang kita perlukan adalah adanya regulasi /aturan yang jelas-jelas memiliki keberpihakan kepada rakyat. Dengan aturan tersebtut diharapkan rakyat bukan hanya menjadi pihak penonton yang tidaak memiliki peran sama sekali dalam perputaran roda perekonomian tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan tersebut sehingga mereka dapat ikut menikmati manfaatnya.*

 

 


 

 

   

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

Translator

Pengunjung Online

Ada 2 Pengunjung online
Pengunjung

Visi

PSPK sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada  berdedikasi kepada perjuangan dan kepentingan rakyat:

(1) menjadi pusat studi terpercaya dan handal bertaraf internasional dalam pengembangan pedesaan dan kawasan

(2) berorientasi pada nilai kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, moral dan tanggung jawab sosial demi kepentingan bangsa berdasarkan Pancasila.

 
Misi

Misi dari PSPK UGM adalah:

(1) meningkatkan penyelenggaraan kajian yang berorientasi kepada pengembangan pedesaan dan kawasan.

(2) melakukan fasilitasi, pendampingan, mediasi dan advokasi/pemberdayaan kepada masyarakat.

(3) meningkatkan kontribusi kepada dosen, asisten dan mahasiswa dalam peningkatan kualitas kajian.

(4) meningkatkan kerjasama pada tingkat daerah, nasional, dan internasional serta dengan lembaga kajian lainnya.


Terbitan Terbaru

Seminar

Kerjasama

Penawaran Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi Program CSR bagi Perusahaan, info lengkap baca fiture "kerjasama"

Pendampingan (CD)

(1) Pendampingan Bagi Para Pengrajin Rambak Korban Bencana Gempa Bumi di Klaten. (selengkapnya  klik disini)

(2) Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro bagi Masyarakat Korban Gempa di Klaten (Selengkapnya)