Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Eror
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

Selamat Datang

Selamat bergabung dengan pemikiran kerakyatan bersama PSPK UGM (Center for Rural and Regional Development Studies). Kontak lebih lanjut dipersilahkan lewat email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya /Sekretariat PSPK UGM: Siti Haryani, telp/fax: (0274) 564463. Alamat: Bulaksumur G-7, Yogyakarta 55281.

 

 

 

Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan

Universitas Gadjah Mada

 

Mengucapkan

 

SELAMAT IDUL FITRI

1 Syawal 1435 H

 

Mohon maaf lahir dan batin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota dan Desa Tahun 2035
 

Dua pertiga penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2035. Selain akibat pertumbuhan alamiah warga kota, urbanisasi dan perubahan desa menjadi kota turut menyumbang banyaknya penduduk yang tinggal di perkotaan. Sebuah fenomena umum yang banyak terjadi di negara berkembang dan maju.

Meski wajar lonjakan penduduk perkotaan di Indonesia belum diantisipasi. Lemahnya penegakan hukum atas peraturan penataan ruang membuat kota tumbuh merambat, mengokupasi kawasan pendukung yang seharusnya dikonservasi.

“Pembangunan infrastruktur pendukung perkotaan tak mampu mengimbangi pertumbuhan kota” kata kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Hari B Harmadi di Jakarta. Keterlambatan penyediaan infrastruktur kota membuat kota sarat masalah yang menurunkan kualitas hidup warganya.

“Buruknya perencanaan pembangunan kota mengancam keberlanjutan kota” kata Iwan Kustiwan, ketua program magister studi pembangunan ITB.  Kota seharusnya dikembangkan secara kompak, bukan melebar seperti terjadi di semua kota di Indonesia saat ini. Kota melebar membuat infrastruktur yang dibangun tidak efisien, mahal, dan boros energi.

Rambatan pertumbuhan kota mengikis lahan terbuka hijau. Hal itu juga mengancam pasokan pangan, air bersih, mencipta kemacetan, memperparah polusi, mendorong eksploitasi air tanah, repot membuang sampah, hingga mengguritakan septic tank di seluruh penjuru kota. Belum lagi banyaknya bencana lingkungan, lonjakan stress, hingga meningkatnya penderitaan beragam penyakit degeneratif.

Persoalan sosial dan kriminalitas pun kian marak seiring berubahnya karakter sosial masyarakat dan melebarnya kesenjangan ekonomi. Individualisme ditambah dengan pembangunan yang menumbuh suburkan materialisme menciptakan kompetisi nan ketat hingga mengikis kohesivitas sosial warga.

Penduduk kotalah yang menjadi korbannya. Padahal “kota masa depan adalah kota yang manusiawi, yang mampu menjamin seluruh warganya hidup layak, aman dan nyaman ujar kepala Laboratorium Perencanaan Kota dan Wilayah, Fakultas Teknis Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November Haryo Sulistiyarso.

Pada tahun 2010 baru ada 11 kota metropolitan di Indonesia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hanya dalam empat tahun, jumlahnya menjadi 14 kota dan mayoritas terfokus di sekitar ibu kota negara. Kota-kota  metropolitan baru siap bermunculan seiring kian masifnya urbanisasi dan sulit dikendalikannya pertambahan penduduk.

Pertumbuhan kota akan tetap terkonsentrasi di Jawa hingga 20 tahun ke depan. “kecuali jika MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dilaksanakan secara konsisten,”kata Sukamdi, ahli kependudukan dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).   

 Kesenjangan

            Ketimpangan kesejahteraanlah yang mendorong urbanisasi dan berubahnya desa jadi kota. Sejak dulu hingga kini, desa selalu identik dengan kemiskinan, ketertinggalan, kebodohan , dan rendahnya kualitas hidup warga.

            Pertanian, termasuk peternakan, perkebunan, perikanan, dan kelautan, yang menjadi nadi ekonomi desa justru terpinggirkan. Kurangnya pembelaan pemerintah terhadap pertanian berimbas pada buruknya infrastruktur pedesaan di segala bidang. Pertanian pun menjadi bidang usaha yang tak bisa menjamin kesejahteraan pekerjanya dan tak menarik kaum muda.

            Persoalannya, jika desa berubah menjadi kota dan tidak ada kaum muda yang mau menjadi petani, siapa yang akan memberi makan 305,5 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2035? Dalam MP3EI pemerintah menargetkan perluasan area pertanian di luar Jawa. Namun siapa yang akan menjadi petaninya?

Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Bambang Hudayana mengatakan keberpihakan pada pertanian adalah kunci pembangunan desa. “Pemerintah kedepan  harus serius merespon sektor pertanian. Tak bisa hanya peduli di atas kertas tanpa bukti.”

Kegagalan pemerintah melindungi pertanian adalah ancaman kedaulatan negara. Pemerintah tak akan mampu menjamin kebutuhan pangan warganya. Apalagi menyediakan pangan yang aman dan berkualitas.

 Kini, ketika separoh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, pangan sudah menjadi soal yang mendongkrak inflasi dan menggoyang pemerintahan. Namun lonjakan harga pangan itu tetap tidak dinikmati petani.

Di negara-negara maju yang tingkat urbanisasinya lebih tinggi dari Indonesi, sektor pertaniannya tetap dilindungi.  Alhasil tetap ada warga yang mau menjadi petani karena sektor pertanian tetap menjanjikan. Bahkan mereka mendatangkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perkebunan mereka.

Pertanian pun tak bisa dikembangkan dengan cara konvensiona. Intensifikasi dan mekanisasi perlu didorong guna mengatasi lambatnya ekstensifikasi pertanian. Pembaharuan agraria juga harus segera diimplementasikan guna memberi akses lebih besar bagi petani terhadap tanah.

 Desa harus dibangun dengan kualitas infrastruktur seperti kota. Dengan demikian, dimana pun warga negara Indonesia tinggal, di kota atau di desa, di Jawa atau pelosok timur Indonesia, semua memiliki kualitas hidup sama.*

 

 

 

 

 


 

 

   

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

Translator

Pengunjung Online

Ada 3 Pengunjung online
Pengunjung

Visi

PSPK sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada  berdedikasi kepada perjuangan dan kepentingan rakyat:

(1) menjadi pusat studi terpercaya dan handal bertaraf internasional dalam pengembangan pedesaan dan kawasan

(2) berorientasi pada nilai kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, moral dan tanggung jawab sosial demi kepentingan bangsa berdasarkan Pancasila.

 
Misi

Misi dari PSPK UGM adalah:

(1) meningkatkan penyelenggaraan kajian yang berorientasi kepada pengembangan pedesaan dan kawasan.

(2) melakukan fasilitasi, pendampingan, mediasi dan advokasi/pemberdayaan kepada masyarakat.

(3) meningkatkan kontribusi kepada dosen, asisten dan mahasiswa dalam peningkatan kualitas kajian.

(4) meningkatkan kerjasama pada tingkat daerah, nasional, dan internasional serta dengan lembaga kajian lainnya.


Terbitan Terbaru

Seminar

Kerjasama

Penawaran Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi Program CSR bagi Perusahaan, info lengkap baca fiture "kerjasama"

Pendampingan (CD)

(1) Pendampingan Bagi Para Pengrajin Rambak Korban Bencana Gempa Bumi di Klaten. (selengkapnya  klik disini)

(2) Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro bagi Masyarakat Korban Gempa di Klaten (Selengkapnya)