Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan - UGM

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Eror
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items
Artikel Terbaru

 URGENSI REVITALISASI MODAL SOSIAL DALAM UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA:

 Belajar dari Penanggulangan Bencana di Yogyakarta [1]

 Oleh: Bambang Hudayana[2]

 Pendahuluan

Berbagai studi telah mengungkapkan mengenai kekuatan modal sosial dalam agenda mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Studi Robert Putnam (1993) mengungkapkan bahwa modal sosial mejadi pilar penting bagi tumbuhnya masyarakat maju dan industri di Italia Utara, dan studi World Bank menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang modal sosialnya tinggi memiliki kemampuan untuk keluar dari krisis ekonomi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan bencana alam, tampaknya modal sosial juga menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat untuk mengurangi resiko bencana. Masalahnya adalah bagaimana modal sosial tersebut mempunyai fungsi penting dalam pengurangan resiko bencana, dan bagaimana mengembangkannya ke depan.

Makalah ini nyimak berbagai kekuatan modal sosial yang secara nyata terbukti menjadi elemen penting dalam penanggulangan bencana dengan belajar dari kasus bencana tektonik di Yogyakarta 2006, dan erupsi Merapi 2010. Dengan menyimak kekuatan modal sosial dalam agenda penanggulangan bencana tersebut, makalah ini menarik benang merah urgensi revitalisasi modal sosial ke depan agar lebih berhasil guna, dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan bencana secara partisipatif. Sebelum disajikan dua kasus penggunaan modal sosial dalam penanggulangan bencana, perlu disimak lebih dahulu konsep tentang modal sosial dan pengurangan resiko bencana.

 Konsep Modal Sosial

Modal sosial yang relevan dalam penanggulanan bencana menurut hemat saya bisa berpihak dari konsep Robert Putnam. Ia memahami modal sosial sebagai kekuatan kolektif yang relevan bagi bekerjanya masyarakat sipil dan pembangunan sosial. Karena itu ia menyebut modal sosial sebagai “complexly conceptualized as the network of associations, activities, or relations that bind people together as a community via certain norms and psychological capacities, notably trust, which are essential for civil society and productive of future collective action or goods, in the manner of other forms of capital”. Dengan modal sosial itu, masyarakat memiliki organisasi sosial yang memegang kepercayaan (trust) norma dan jaringan sosial yang memungkinkan organisasi itu dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi, dan anggotanya dapat berpartisipasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi produktivitas secara individual maupun berkelompok. Ahli-ahli lain bisa memperkuat konsep modal sosial Putnam di atas. Konsep Piere Bourdieu (1988) misalnya bisa memberikan penjelasan bahwa modal sosial bisa menjadi alat bagi individu untuk memperoleh dukungan dari keanggotaan dalam kelompoknya, dan Fokuyama (2001) memberikan tekanan adanya norma-norma informal dan kepercayaan dalam kelompok yang menjadi energi terbentuknya kerjasama yang positif bagi kemajuan sosial.

Dalam menyimak relasi kuasa di desa saya menyimak kembali definisi modal sosial Putnam dan temuan para ahli tentang fungsinya yang positif bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya (Hudayana, 2011). Putnam melihat bahwa konsep modal sosial itu menujukkan adanya nilai kesetaraan yang dijunjung bersama warga masyarakat. Putnam (1993:167) mengungkapkan bahwa ”People with high levels of social capital see each other as political equals, ‘bound together by horizontal relations of reciprocity and cooperation, not by vertical relations of authority and dependency.

Berbagai studi juga menunjukkan pentingnya modal sosial bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya. Tandon dan Mohanty (2002:7) mencatat bahwa warga yang memiliki modal sosial kuat ditandai perkumpulan atau jaringan yang terpercaya bagi para anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama (common interest). Perkumpulan itu terpercaya sebagai mitra pihak luar karena dapat menjalin kerja sama dan menyampaikan aspirasi secara partisipatif (Edwards, 2004:18; Halpern, 2005:36), mendorong para anggotanya aktif sebagai warga negara (Rice, 2003:3), dan melakukan resistensi terhadap kebijakan yang merugikan dan menelan korban (Fayong, 2005:3). Kuat lemahnya Modal sosial untuk mewujudkan kemadirian masyarakat utu bisa disimak dari fungsi yang dimainkan, yaitu pada membangun ikatan sosial bersama warga masyarakat (bonding), menjembatani kepentingan warga masyarakat terhadap stakeholder (bridging) dan membangun jejaring sosial yang luas (linking).

Oleh karena modal sosial merupakan salah kekuatan masyarakat sipil untuk mencapai kemandirian dalam berhadapan dengan negara dan pasar, maka sangat penting modal sosial itu juga menjadi elemem dari masyarakat sipil ketika menghadapi krisis atau resiko bencana. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pengurangan resiko bencana, yaitu menempatkan masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri dalam menghadapi, mengelola dan menekan bencana. Dengan demikian paradigma ini juga menempatka masyarakat sebagai subjek, bukan objek penanganan bencana dalam proses mitigasi sampai dengan pemulihan.

 Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Tektonik Yogyakarta 2006

Dunia belajar tentang pentingnya modal sosial dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia dari kasus bencana tektnik Yogyakarta 2006. Dalam tahap darurat, penanganan bencana diwarnai oleh tingginya peran organisasi masyarakat sipil dan komunitas dalam menyantuni korban. Pujian muncul dari berbagai kalangan donor dan LSM internasional bahwa orang Yogyakarta menunjukkan kehebatannya dalam menggerakkan modal sosial melalui program pembagian nasi bungkus, gotong royong dan berbagai bentuk solidaritas horizontal yang terus mengalir sepanjang masa darurat sampai pemulihan.

Bukti bahwa modal sosial menjadi kekuatan pemulihan ditunjukkan oleh berbagai program LSM yang dukung oleh donor Internasional. Insititue for Research and Empowerment (IRE-Yogyakarta) misalnya melakukan program revitalisasi usaha kerajinan batik di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. IRE dipercaya oleh AIP (Australian Indonesian Partnership) untuk mengusung program revitalisasi dengan mendayagunakan modal sosial komunitas.

Komunitas pembatik dan dusun-dusun di Wukirsari telah memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun kemandirian, setidaknya bertahan dari sistem ekonomi pasar yang tidak berpihak dengan ekonomi kerajinan batik yang ditekuni dari generasi ke generasi. Modal budaya itu menjadi tumpuhan hidup perempuan miskin dan komunitas Giriloyo dan sekitarnya. Bencana membuat mereka terpanggil untuk memperkuat modal sosianya dengan menghidupkan perkumpulan sosial seperti kelompok arisan, kelompok pembatik, dan petani. Mereka berharap jangan sampai mereka ditinggalkan dari berbagai kegiatan rekonstruksi yang dicanangkan baik oleh LSM, pemerintah mapun swasta. Pengalaman sebelumnya memang pembatik kecil sering ditinggalkan oleh pemerintah, dan perguruan tinggi sehingga program yang masuk hanya dirasakan oleh elit menengah ke atas, seperti para pedagang, pembatik besar, dan kalangan keluarga pamong.

Para pembatik yang kebanyakan orang biasa berharap bahwa mereka bisa menggalang solidaritas internal melaluiperkumpulan arisan yang ditingkatkan menjadi perkumpulan yang peduli dengan meningkatkan kapasitas dan khususnya ketrampilan membantik, dan berusaha untuk mendekatkan permkupulan dengan berbagai organisasi yang menawarkan program pemulihan bencana yang masuk ke desanya. Sampai dengan lebih dari enam bulan, program pemulihan batik yang masuk kedsunnya bersifat cash for work yang tidak memberdayakan pembatik. Sebaliknya, pembatik hanya dijadikan buruh saja dan batik karyanya dinikmati oleh yang membawa program.

Semangat pembatik yang bekerjasama untuk memperkuat organisasi yang lebih populis dan usaha ekonominya menujukkan bahwa mereka berusaha membangun modal sosial yang kuat. Namun demikian, mereka tidak mampu berekspresi ke publik sehingga harapan mereka tidak pernah dibaca dan direspon oleh LSM ketika masa bencana. Melalui penelitian yang cukup jeli, IRE kemudian mencanangkan program penguatan pembatik berbasis modal sosial yang sudah eksis meskipu belum berkembang. Progam IRE antara lain memperkuat perkumpulan pembatik agar lebih terpercaya dan melayani anggotanya seeprti menyediakan dana bergulir, mengadaan bahan mentah dan pemasaran. Upaya lainnya adalah memperkuat pembatik meningkatkan ketrampilan sehingga menghasilkan produk batik jadi yang lebih menguntungkan, produk unggulan, memperkuat kerjasama pembantik dengan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kompleks gazebo dan desa batik, memperkuat kemampuan pematik menyelengarakan pameran, dan mewujudkan desa wisata. Program bersjalan selama lebih kurang satu tahun, dan belum satu tahun hasil kerja para pembatik menraih keberhasilan. Pembatik memiliki perkumpulan yang semakin formal, partisipatif, dan mampu menghasilkan produk jadi yang laku di pasar dan memiliki gazebo di desanya.

Kini usaha kerajinan bantik di Wukirsari menjadi kebanggaan pembatik, komunitas dan pemerintah desa. Wukirsari pun menjadi salah satu kunjungan wisata di Bantul, studi banding penanggulangan bencana alam dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai daerah. Pembatik meningkat kesejahteraannya. Mereka terus menggunakan kekuatan modal sosialnya untuk memajukan usaha seperti menyelenggarakan Wukirsari Expo, melakukan pameran di berbagai hotel dan mengikuti berbagai lomba dan mengadakan jasa training membatik bagi para wisatawan dan pelajar.

 Modal Sosial dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Perapi 2010

Meskipun berbagai media massa menggambarkan betapa dasyatnya bencana erupsi 2010 dan adanya kerepotan warga melakukan pengungsian sehingga harus dipandu oleh relawan dan TNI, serta banyaknya program dari luar yang masuk. Studi LAURA (Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi) menngungkapkan adanya pendayagunaan modal sosial di masyarakat Merapi untuk mengatasi ancaman bencana secara lebih mandiri. Sikap orang Merapi itu bukan menolak terhadap dukungan dan kepedulian parapihak, tetapi menujukkan bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk tidak harus bergantung kepada pihak luar ketika menghadapi bahaya yang besar.

Dalam tahap pra bencana, komunitas-komunitas Merapi memiliki kearifan yang tingi seperti mengadakan ritual keagamaan secara kolektif guna mengasah kepekaan batin dan membangun ikatan kebersamaan. Ritual keagamaan itu lazim disebut selamatan dusun, yang dilakukan secara kolektif guna mendapatkan perlambang dan berbagai petunjuk, sehingga dusunnya terhindar dari bencana. Ritual seperti itu secara ekspresif misalnya dilakukan oleh Orang Stabelan pada menjelang erupsi 2010.

Orang Turgo juga selalu melakukan ritual tahunan, tetapi ritual ini untuk memperingati musibah bencana tahun 1994. Dengan ritual ini mereka memperkuat solidaritas sosial (bonding), dan menegaskan bahwa desanya aman sehingga tidak perlu pindah atau digusur oleh pihak luar. Ritual seperti itu dilakukan oleh orang Turgo dan beberapa komuniats  di Lereng Merapi pada masa kini pasca erupsi 2010 sebagai pendayagunaan modal sosial bagi penyelenggaraan mitigasi yang bersifat lokal,  dan sebagai unjuk kekuatan bahwa mereka akan bersatu dalam menghadapi bahaya erupsi dan menjalankan program rekonstruksi.

Selain ritual kolektif, warga Merapi juga aktif gotong royong guna membangun infrastruktur dusunnya agar mereka bisa hidup sejahtera dan memiliki jalan yang baik guna keperluan evakuasi. Orang Merapi sudah terbiasa membangun infrastruktur seperti jalan, dan saluran air minum dengan memakai kekuatan gotong royong dan swadaya sehingga tradisi ini menjadi modal penting dalam tahap rekontruksi. Dengan gotong royong dan swadaya itu, orang Merapi bisa mengatasi masalah keterisolasian dan minimnya bantuan, khususnya dalam menghadapi bencana sebelum erupsi 1994 ketika  pemerintah belum banyak melakukan program pembangunan di lereng Merapi atas.

Pada tahap thap bencana, orang Merapi juga memanfaatkan modal sosialnya guna menyelamatkan diri dari ancmaan eruppi. Sebelum erupsi mereka telah mempersiapkan organisasi sosial yang kompak. Mereka mengikuti ajakan pemerintah untuk membentuk tim SAR, tetapi mereka membentuk tim relawan dan tim gabungan antar perkumpulan sosial guna memperkuat solidaritas dan jejering sosial sehingga mendukung kegiatan evakuasi dan pengungsian secara lebih mandiri. Dengan modal sosial yang berfungsi jejering sosial keluar tersebut (bridging) orang Turgo dan Bendosari bisa melakukan pengungsian lebih baik.

Orang Turgo bisa berbangga bahwa dalam mengadapapi erupsi 2010, mereka melakukan mengungsian swakarsa mandiri. Mereka meninggalkan dusun secara serempak dibawah koordinasi Tim sar, ketua RT, ketua kelompok ternak dan perkumpulan sosial lainnya. Mereka kemudian menuju tempat pengungsian di Balai desa yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa lengkap dengan nasi bungkus. Ternak juga diungsikan oleh orang Turgo tanpa bergantung dari pemerintah dan TNI. Kerjasama ini etrbentuk karena adanya kuatnya solidaritas sosial antar warga dalam situasi aman melalui aktivitas bercocoktanam, penambangan pasir maupun kegiatan sosial di kampung.

Pengungsian mandiri berbasis dusun dialami pula orang Bendosari, Umbulharjo Cangkringan Sleman. Cerita orang Bendosari menujukkan kuatnya jejaring sosial antara orang Merapi dengan orang ketika pemerintah belum siap berada di depan dalam menyelenggarakan pengungsian. Orang Bendosari semua berbondong-bodong mengungsi ke Balai Desa. Namun demikian, di tempat tersebut mereka merasa kurang nyaman dan tidak bisa memperoleh jatah makan secara memadai, dan komunikasi yang kurang terbuka dengan para relavan dan petugas.

Beberapa tokoh kemudian mencari sousi. Mereka ini lalu mengungsi ke warga di sebuah desa di Kecamatan Melati, Sleman. Hal ini karena mereka sudah terbiasa membina hubungan baik jauh sebelum terjadi erupsi. Setelah dua hari mengungsi di Melati, mereka mengajak seluruh warga sedusun untuk mengungsi di Melati karena ternyata orang Melati menerima dengan tulus bagaikan anggota keluarganya sendiri. Dengan demikian, terjadi pengungsian berbasis solidaritas antar kampung. Pihak warga Melati memang menunjukkan solidaritas yang tinggi. Melalui koordinasi kepala desa, setiap keluarga Melati menampung satu keluarga Bendosari. Lurah mencari sumbangan dari perbagai pihak untuk konsumsi para pengungsi. Setiap malam minggu, para pengungsi disuguhi pagelaran musim orgen tunggal. Para pengungsi juga diberi kesibukan dari mengurus ternaknya sampai melakukan kegiatan memasak dan kegiatan produktif lainnya. Setelah erupsi berakhir mereka balik ke Bendosari dan diantarkan orang Melati.

Dalam situasi pasca bencana, berbagai program rekonstruksi dan rehabilitasi sangat didukung oleh adannya modal sosial warga. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran air minum serta perumahan memanfaatkan gotong royong sehingga sekalipun warga tidak menerima bantuan, mereka bisa memiliki atau membperbaiki rumah yang rusak. Di Dusun I Desa Balerante Klaten, misalnya warga memanfaatkan bantuan jatah hidup dan lainnya untuk membangun rumah, dan gotong royong menjadi andalan di tengah mereka tidak diperbolehkan membangun rumah kembali ke kampungnya yang amat mudah terkena awan panas.

Di bebrapa dusun seperti di Klalah Boyolali, kuatnya modal sosial juga mendorong warga menuntut program rekonstruksi dikerjakan oleh warga sendiri melalui perkumpulan komunitas sebagai pengelola projek secara swakelola. Memang ada indikasi yang kuat bahwa penguatan modal sosial bukan semata untuk menjamin projek lebih berhasil guna, dan bersih dari korupsi, tetapi juga untuk membuka akses pada pekerjaan. Orang Bakalan cangkringan juga berharap bahwa kelak jika diijinkan bisa membangun rumah secara swakelola daripada diserahkan kepada pemborong.

Pasca bencana, ada indikasi yang kuat juga bahwa modal sosial cenderung dikembangkan warga untuk menyelesaiakn berbagai masalah yang tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, LSM atau desa. Hal ini nampak di berabagi daerah. Di beberapa dusun, warga membangun perkumpulan yang lebih partisipatif untuk menguasai pasir yang melimpah dan sangat potensial diambil oleh pihak luar. Hal seperti itu sudah dialami oleh orang Turgo pada pasca erupsi 1994 sehingga orang Turgo bisa lebih makmur karena bisa menambang pasir yang ada di wilayahnya tanpa bersaing dengan investor. Selain masuk ke ranah ekonomi, penguatan mdoal sosial dipakai untuk menyantuni para korban dan golongan miskin. Di Dusun Kemiri Cilik desa Purwobinangun, misalnya ada inisiatif warga untuk mengumpulkan dana sosial melaui retribusi truk yang mengangkut pasir. Dana sosial ini dipakai untuk dana simpan pinjam warga yang tidak mampu dan menyantuni warga yang mengalami musibah.

Pokok persoalan yang muncul adalah sekalipun tumbuh modal-modal sosial baru di komunitas pasca erupsi, tetapi sumberdaya ini belum difasilitasi untuk  berkembang menjadi kekuatan koperasi, atau menjadi jaminan sosial yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. Selain itu, upaya warga untuk bangkit dengan modal sosial itu juga rawan menghadapi ancaman. Misalnya, hak penambangan pasir kemudian diserahkan oleh Pemda kepada investor sehingga  warga kehilangan aksesnya, atau upaya membangun jaminan sosial berbasis kemandirian warga digusur oleh bantuan sosial dari luar yang bersifat charity.

 Pembahasan

Bahasan konsep modal sosial dan penggunaan modal sosial dalam menanganan bencana di atas menunjukkan adanya beberapa poin penting dalam agenda penanggulangan bencana ke depan.

Pertama: modal sosial merupakan kekuatan komunitas dan masyarakat sipil dalam mewujudkan penanngulangan bencana alam secara partisipatif dan mandiri, tetapi modal sosial ini belum didayagunakan dan direvitalisasi. Secara tradisional, bencana alam diatasi oleh masaarakat dengan menggunakan modal sosial. Baru setelah negara hadir dan khususnya ada BNPB, maka urusan bencana menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi seebenarnya pemerintah bisa mengembangkan modal sosial masyarakat agar lebih berfungsi maksimal, bukan hanya untuk menjalin solidaritas sosial internal warga (bonding), tetapi juga menjebatani aspirasi warga dengan negara (bridging), dan bahkan membangun jejaring dan kerjasama yang meluas. Program IRE untuk revitalisasi pembatik Wukirsari pasca bencana tektonik 2006 menjadi contoh bahwa ke depan modal sosial bisa dikelola secara kreatif untuk memajukan kesejahteraan perempuan, dan masyarakat korban bencana.

Kedua, perlu adanya pelestrian dan revitalisasi modal sosial di desa agar kelak bisa dimanfaatkan untuk menghapi bencana alam. Dengan belajar dari pengalaman orang Turgo yang berhasil melakukan pengungsian swakarsa mandiri, dan orang Bendosari yang membangun jejaring sosial antar desa, maka sudah barang tentu penguatan modal sosial menjadi relevan dilakukan. Sekarang pembangunan komunitas seperti itu semakin diperlukan guna mengantisipasi bukan hanya bencana alam tetapi juga bencana sosial. Banyak bukti mengungkapkan bahwa konflik komunal antar kampung sering terjadi di Indonesia sehingga aka mengancam daya tahan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana.

Ketiga, penguatan modal sosial diperlukan agar program penanggulangan bencana tidak bias elit. Penguatan modoal sosial tidak hanya akan melahirkan program penanggulangan bencana yang bersifat buttom up, tetapi juga mencegah munculnya program yang bias. Dengan pendekatan modal sosial maka program membidikkan pada penguatan institusi sosial yang menjadi hajat hidup komunitas dan orang banyak, penguatan fungsi dan peran organisasi masyarakat lapisan bawah yag lemah aksesnya dalam pembangunan. Pengalaman di Wukirsari menujukkan bahwa penguatan modal sosial perempuan pembatik merupakan upaya mereka untuk mengakses program pembangunan. Selama situasi normal mereka tidak bisa mengakses, sehingga dalam situasi bencana mereka bangkit untuk melawan tradisi bantuan yang bersifat elitis seperti program cash for work.

Keempat, penguatan modal sosial relevan untuk mejamin program rekonstruksi lebih berhasil guna, dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga. Belajar dari kecendrungan warga menuntut agar projek dikerjakan secara swakelola menunjukkan bahwa penguatan modal sosial memang lebih baik untuk menyelesaikan masalah penanganan bencana yang sarat dengan konflik kepentingan antara masyarakat dengan swasta dalam penanganan projek. Ketika masyarakat modal sosialya tinggi maka mereka cenderung kritis dan akan menuntut projek panngulangan bencana berjalan berdasarkan prinsip good governance.

Keempat, penguatan modal sosial diperlukan agar masyarakat sipil  seperti LSM lokal yang menyantuni  para korban  semakin terampil menjadi kekuatan mediasi warga dan mitra pemerintah.  Selama ini  LSM lokal kurang berperan karena terbatasanya  dana dan  dukungan pemerintah. Ke depan mereka ini harus lebih berdaya dan dekat dengan komunitas sehingga perlu adanya dukungan  dari pemerintah dari segi anggaran dan  fasilitasi  sehingga bisa bekerja lebih baik.

Rekomendasi dan Penutup

Oleh karena modal sosial telah melembaga dalam tradisi penanngulangan bencana dalam masyarakat desa, maka pemerintah perlu memanfaatnya demi mewujudkan penanggulangan bencana alam yang paristipatif, keadilan sosial dan berhasil guna. Memang tidak semua modal sosial yang dimiliki masyarakat siap untuk melakukan agenda penanggulangan bencana alam. Perlu dilakukan berbagai langkah revitalisasi.

Pertama: revitalisasi modal sosial dapat dilakukan dengan menghidupkan, melestarikan dan memperkuat institusi lokal agar lebih partisipatif dan menjalankan fungsi bagi kepentingan umum di komunitas.

Kedua: revitalisasi modal sosial dengan memperkuat kapasitas dan kredibilitas organisasi sosial dan jaringan sosial di desa yang menjalankan fungsi sosial-ekonomi bagi kepentingan umum di komunitas.

Ketiga: memberikan kepercayaan berbagai perkumpuan kewargaan, khususnya  LSM lokal  agar mampu menjalankan fungsi penanggulangan bencana, membangun forum komunikasi antar komunitas dengan  masyarakat sipil, pemerintah dan  berbagai stakeholder agar saling berlajar dan bersinergi dalam menjalan karya nyata di lapangan.

Daftar Bacaan

Bourdieu, P. 1988. ‘The Forms of Capital’, in Richardson, J. (ed) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press. Hal 242

 

Edwards, Michael. 2004Civil Society. Cambridge: Polity Press.

 

Fayong, Shi. 2004               Social Capital and Collective Resistance in Urban-China Neighbourhoods: a Community Movement in Shanghai. Singapore: Natonal Singapore of University.

 

Fukuyama, Francis. 2002. The Great Disruption, Hakekat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial. Yogyakarta: Qalam.

 

Hudayana, Bambang, et.al. 2011. Komunitas Lereng Merapi dan Responnya terhadap Erupsi 2010. Yogyakarta: LAURA (belum diterbitkan).

 

______________________. 2011. Kredibiltas dan gelbuk Elit. Studi Relasi Kuasa di Desa pada Era Reformasi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM (Disertasi).

 

 Halpern. David. 2005. Social Capital. Cambridge: Polity Press.

 

Putnam, Robert D. 1993. Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

 

Rice, Tom W. 1999. “Social Capital and Government Performance in Iowa Communities”, Journal of Urban Affairs. 3 (4): 375-89.

 

Tandon, Rajesh dan Rajito Mohanty. 2001. Civil Society and Governance. New Delhi: Samskriti.

 

[1] Makalah disampaikan pada Seminar dan Kongres II Forum PRB DIY dengan tema “Memperkokoh Penguatan Kapasitas Lokal dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana”, di Yogyakarta pada 30-31 Januari 2013.

[2] Dosen pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM.

Saring     Tampilkan # 
# Judul Artikel Kunjungan
1 Desaku Yang Tak Lagi Permai 1372
2 UU Desa: Mengembalikan Kedaulatan Menuju Pembangunan Desa Berkelanjutan 3332
3 Desa dalam Kekuasaan Supra Desa 2487
4 UU Desa :Mengembalikan Kedaulatan Menuju Pembangunan Desa Berkelanjutan 1565
5 PENTINGNYA MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PASCA BENCANA 4050
6 PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: SEBUAH KETIDAKBERDAYAAN PARA PIHAK MELAWAN KONSTRUKSI NEOLIBERALISME 21805
 

Translator

Pengunjung

Visi

PSPK sebagai bagian dari Universitas Gadjah Mada  berdedikasi kepada perjuangan dan kepentingan rakyat:

(1) menjadi pusat studi terpercaya dan handal bertaraf internasional dalam pengembangan pedesaan dan kawasan

(2) berorientasi pada nilai kemanusiaan, lingkungan hidup, keadilan, moral dan tanggung jawab sosial demi kepentingan bangsa berdasarkan Pancasila.

 
Misi

Misi dari PSPK UGM adalah:

(1) meningkatkan penyelenggaraan kajian yang berorientasi kepada pengembangan pedesaan dan kawasan.

(2) melakukan fasilitasi, pendampingan, mediasi dan advokasi/pemberdayaan kepada masyarakat.

(3) meningkatkan kontribusi kepada dosen, asisten dan mahasiswa dalam peningkatan kualitas kajian.

(4) meningkatkan kerjasama pada tingkat daerah, nasional, dan internasional serta dengan lembaga kajian lainnya.


Terbitan Terbaru

Seminar

Kerjasama

Penawaran Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi Program CSR bagi Perusahaan, info lengkap baca fiture "kerjasama"

Pendampingan (CD)

(1) Pendampingan Bagi Para Pengrajin Rambak Korban Bencana Gempa Bumi di Klaten. (selengkapnya  klik disini)

(2) Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro bagi Masyarakat Korban Gempa di Klaten (Selengkapnya)